Pertanyaan:

Dear Romo/Suster/Bapak/Ibu,

Kita sering mendengar istilah “Orang Katolik 100% dan Orang Indonesia 100%” (alm. Mgr. Soegijopranoto); dalam penerapannya sebenarnya, bagaimana ya? Terlebih dalam mendalami hidup sejati bersama masyarakat.   Mohon sharing pengalaman dan pendapat. Terima kasih. (Raymond)

Jawaban:

Salam Raymond,

Mgr Ignatius Suharyo menulis tema-tema sehubungan dengan kekatolikan dan keindonesiaan kita dalam buku “Catholic Way”, terbitan Kanisius, 2010. Dalam buku itu, Mgr Haryo dengan gamblang menggambarkan arti menjadi Katolik 100% dan Indonesia 100%.  Idealnya, seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Katolik, justru  karena imannya, bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat Indonesia khususnya yang kecil lemah miskin, tersingkir dan difabel.(Bdk GS 1, Mat 25: 40). Sikap yang ideal itu harus kita usahakan secara pribadi maupun bersama pada segala jenjang. Kita mesti bekerjasama dengan semua pihak yang berkehendak baik untuk mewujudkan masyarakat manusia yang makin bermartabat, adil dan sejahtera bersama.

Prakteknya macam-macam. Kita bisa meneladan para tokoh Katolik nasional di masa lalu seperti Mgr Soegijapranata, IJ Kasimo, Ign. Slamet Rijadi, Agustinus Adisutjipto, Yosafat Soedarso, dan lain-lainnya. Kita pun bisa menimba ilham dari gerakan-gerakan yang baik dari Gereja dan masyarakat sekarang ini di berbagai bidang. Di bidang ekonomi kerakyatan ada Credit Union. Di bidang partisipasi politik dan penegakan hukum, usaha dilakukan  sekarang melalui FMKI, forum politisi Katolik, dsb. Di bidang kesenian misalnya ada forum wartawan Katolik, forum seniman-seniwati Katolik yg berusaha menampilkan karya-karya budaya yang mengangkat kembali makna Pancasila. Kebhinnekaan, NKRI, konstitusi, serta semangat cinta tanah air/nasionalisme. Di bidang karya pendidikan dan kesehatan, lembaga-lembaga Katolik  di dua bidang itu pun selalu merefleksi diri serta berusaha mengkritisi pelaksanaan UU yang kurang berpihak pada rakyat. Relasi dengan tokoh-tokoh agama lain, serta  berbagai kerjasama nyata makin marak dilakukan oleh Seksi Kerasulan Awam (Kerawam) dan Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAAK) Paroki, bahkan oleh Komisi Kepemudaan keuskupan-keuskupan.

Secara pribadi dan bersama di lingkup kecil misalnya di RT/RW, kita berperan dengan aktif dalam keprihatinan setempat. Kita pun bisa menulis usulan, kritik, saran yang membangun hidup bersama di media massa. Atau bisa pula mengajukan “judicial review” terhadap UU yang kita rasakan tidak adil. Pendek kata, kita melakukan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Jangan lupa, sesuai sabda Tuhan, kita membayar pajak (lih. Luk 20:25).

Mengenai “gema” dan hasil dari usaha-usaha itu jangan ditanyakan dahulu sekarang, karena yang paling penting ialah bertindak nyata.  Kita mengasihi Kristus dalam kancah nyata, yaitu masyarakat, di mana kita merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Instruksi untuk terlibat bisa dibaca antara lain dalam dokumen dekrit Konsili Vatikan II yang berjudul “Apostolicam Actuositatem” atau “Kegiatan Merasul”.

Salam,
Y. Dwi Harsanto, Pr.

(dari situs www.katolisitas.org)

PILIHLAH SECARA BERTANGGUNGJAWAB,BERLANDASKAN SUARA HATI

Segenap Umat Katolik Indonesia yang terkasih,

Kita bersyukur karena salah satu tahap penting dalam Pemilihan Umum 2014 yaitu pemilihan anggota legislatif telah selesai dengan aman. Kita akan memasuki tahap berikutnya yang sangat penting dan menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Pada tanggal 9 Juli 2014 kita akan kembali memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa kita selama lima tahun ke depan. Marilah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini kita jadikan kesempatan untuk memperkokoh bangunan demokrasi serta sarana bagi kita untuk ambil bagian dalam membangun dan mangembangkan negeri tercinta kita agar menjadi damai dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa kita.

Ke depan bangsa kita akan menghadapi tantangan-tantangan berat yang harus diatasi di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, misalnya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, pendidikan, pengangguran, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Masalah dan tantangan lain yang tidak kalah penting adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan hidup dan upaya untuk mengembangkan sikap toleran, inklusif dan plural demi terciptanya suasana rukun dan damai dalam masyarakat. Tantangan-tantangan yang berat ini harus diatasi dengan sekuat tenaga dan tanpa henti. Kita semua berharap semoga di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih, bangsa Indonesia mampu menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah itu.

Kami mendorong agar pada saat pemilihan mendatang umat memilih sosok yang mempunyai integritas moral. Kita perlu mengetahui rekam jejak para calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya mengamati apakah mereka sungguh-sungguh mempunyai watak pemimpin yang melayani dan yang memperjuangkan nilai-nilai sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja : menghormati kehidupan dan martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mendorong dan menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas serta memberi perhatian lebih kepada warga negara yang kurang beruntung. Kita sungguh mengharapkan pemimpin yang gigih memelihara, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu kenalilah sungguh-sungguh para calon sebelum menjatuhkan pilihan.

Agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia serta berkualitas, kita harus mau terlibat. Oleh karena itu kalau saudara dan saudari memiliki kesempatan dan kemampuan, sungguh mulia jika Anda bersedia ikut menjaga agar tidak terjadi kecurangan pada tahap-tahap pemilihan. Hal ini perlu kita lakukan melulu sebagai wujud tanggungjawab kita, bukan karena tidak percaya kepada kinerja penyelenggara Pemilu.

Kami juga menghimbau agar umat katolik yang terlibat dalam kampanye mengusahakan agar kampanye berjalan dengan santun dan beretika, tidak menggunakan kampanye hitam dan tidak menggunakan isu-isu SARA. Khususnya kami berharap agar media massa menjalankan jurnalisme damai dan berimbang. Pemberitaan media massa hendaknya mendukung terciptanya damai, kerukunan serta persaudaraan, mencerdaskan dan tidak melakukan penyesatan terhadap publik, sebaliknya menjadi corong kebenaran.

Marilah kita berupaya sungguh-sungguh untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan dengan hati dan pikiran yang jernih. Konferensi Waligereja Indonesia menyerukan agar saudara-saudari menggunakan hak untuk memilih dan jangan tidak ikut memilih. Hendaknya pilihan Anda tidak dipengaruhi oleh uang atau imbalan-imbalan lainnya. Sikap demikian merupakan perwujudan ajaran Gereja yang menyatakan, “Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium et Spes 75).

Pada akhirnya, marilah kita dukung dan kita berikan loyalitas kita kepada siapa pun yang akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019. Segala perbedaan pendapat dan pilihan politik, hendaknya berhenti saat Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada bulan Oktober 2014. Kita menempatkan diri sebagai warga negara yang baik, menjadi seratus prosen Katolik dan seratus prosen Indonesia, karena kita adalah bagian sepenuhnya dari bangsa kita, yang ingin menyatu dalam kegembiraan dan harapan, dalam keprihatinan dan kecemasan bangsa kita (bdk GS 1).

Marilah kita mengiringi proses pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan memohon berkat dari Tuhan, agar semua berlangsung dengan damai dan berkualitas dan dengan demikian terpilihlah pemimpin yang tepat bagi bangsa Indonesia. Semoga Bunda Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi bangsa dan negara kita dengan doa-doanya.

Jakarta, 26 Mei 2014

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

+ I. Suharyo (Ketua)

+ Y. Pujasumarta (Sekretaris Jendral)

Tantangan bangsa Indonesia adalah bagaimana memperbaiki system dan proses demokrasi yang telah tertanam selama ini agar bisa menjadi lebih baik dalam rangka melanjutkan kehidupan politik, ekonomi dan sosial, menuju cita-cita bersama. Bangsa Indone sia harus pandai mengelola seluruh kekayaan nasional yang ada, memanfaatkan peluang yang terbuka dan mengatasi tantangan yang menghadang, termasuk ketidak pastian perkembangan geo-politik dunia sekarang dan nampaknya berlanjut ke depan.

Indonesia hanya mungkin melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara, melanjutkan pembangunan mencapai sasaran yang dicita-citakan kalau memiliki pimpinan nasional yang mampu mengelola dan mengawal bangsa ini memberdayakan seluruh aset bangsa dengan segala sumber dan potensinya, menjawab tantangan yang ada serta memanfaatkan semua peluang yang terbuka secara cerdas dan bijaksana.

Hanya dengan demikian bangsa kita menjadi makmur, sejahtera, adil, damai, inklusif, bebas korupsi dan bermartabat.  Dewasa ini Indonesia sedang dalam persiapan akhir melangsungkan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden serta wakil presiden (Pilpres) bulan April dan Juli mendatang. Mereka yang terpilih akan memegang pimpinan nasional; pemerintah dan legislatif yang bersama lembaga penegakan hukum bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawal bangsa Indonesia dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial, melanjutkan pembangunan nasional untuk mencapai sasaran bersama tersebut.

Umat Katolik Indonesia dan segenap bangsa Indonesia karena itu menghadapi peristiwa sangat penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang pantas menduduki kursi-kursi lembaga legislatif, menjadi Presiden melalui Pileg dan Pilpres tersebut.

Komisi Wali Gereja Indonesia (KWI) bulan Januari yang lalu telah mengeluarkan Surat Gembala “Menyongsong Pemilu 2014”. Surat Gembala tersebut telah menjawab berbagai hal yang merisaukan banyak dari umat Katolik selama ini berkaitan dengan bagaimana orang Katolik menyikapi kehidupan pilitik. Selama ini ada kegalauan menyangkut pertanyaan apakah sebaiknya menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu? Dan kalau memilih siapa atau partai mana yang dipilih?

Kekecewaan terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik di masyarakat telah mendasari kegalauan tersebut. Berita-berita buruk tentang kehidupan dan praktek politik yang berkembang hanya menggaris bawahi sikap apatis terhadap kehidupan politik, bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Hal ini mendorong sikap untuk tidak mau memilih dalam Pemilu, menjadi golput dipandang sebagai menyuarakan hati nurani.

Puji Tuhan, Surat Gembala tersebut menegaskan bahwa ikut serta dalam Pemilu adalah bukan saja hak, tetapi paggilan bagi setiap warga negara, dan bahwa golput bukan alternatif buat kita. Menjadi jelaslah bahwa golput bukan sikap kita yang seratus persen Katolik dan seratus persen Indonesia.

Surat Gembala juga menunjukkan agar kita memilih secara cerdas, berdasarkan hati nurani. Tetapi bagaimana memilih secara cerdas berdasarkan hati nurani itu? Kebanyakan kita sebagai pemilih merasakan betapa susahnya menjatuhkan pilihan karena kurang mengenal para calon, termasuk partai di mana calon berasal. Apalagi mengenai program kerjanya, kebanyakan partai malahan tidak memilikinya. Mengenai hal inipun Surat Gembala memberikan acuan yang jelas.

Calon legislatif yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, kita kenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak kita pilih. Pilihan hendaknya kita berikan kepada mereka yang memang orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, cinta damai, anti kekerasan, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, miskin dan perempuan.

Mengenai partai acuan yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam sikap dan perjuangannya menghormati empat kesepakatan dasar dalam berbangsa dan bernegara; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pesan dari para Gembala kita.

Akan tetapi bukankah semua partai menunjukkan slogan demikian? Bukankah semua caleg juga menyebar janji memperjuangkan terciptanya semua cita-cita luhur tersebut? Memang benar. Akan tetapi di sinilah pentingnya hati nurani kita andalkan. Hati nurani kita masing-masing bisa membaca rekam jejak partai atau caleg maupun capres yang sejatinya, sekecil dan sesedikit apapun informasi yang kita peroleh, sebesar apapun janji manis yang kita dengar dari mereka.

Kemampuan untuk membuat pilihan adalah anugerah Tuhan kepada kita masing-masing sebagai makhluk ciptaanNya. Menjatuhkan pilihan; antara yang baik dan buruk, antara terang dan gelap, antara Tuhan dan setan telah kita imani merupakan anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Inilah saat buat kita semua untuk menggunakan rahmat Tuhan secara cerdas, baik dan bertanggung jawab. Iman kita mengatakan bahwa dalam kegelapan apapun kita yang dikasihi Tuhan akan selalu menemukan terang tersebut. Kita hanya perlu membuka hati nurani kita terhadap kuasa dan kasihNya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa kita.

Selamat memilih dengan cerdas.

(J. Soedrajat Djiwandono, Politisi Katolik dan Penasihat GSC)

** Dari Buku 4: Memilih dengan Nurani Cerdas, Gaudium et Spes Community/GSC, Jakarta, 2014, www. gerejamasadepan.org **

Pemilihan Umum merupakan peristiwa politik yang perlu dipahami oleh umat Katolik sebagai bagian dari tanggungjawab untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan tata dunia berdasarkan semangat Injili. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan , duka dan kecemasan para murid Kristus juga”(GS 1)

Agar keterlibatan umat dalam membangun tatanan dunia berdasarkan semangat Injili menjadi efektif, Konsili Vatikan II menegaskan peran dan tanggungjawab hirarki dan awam dalam rangka pengudusan dunia. Hirarki meneguhkan umat melalui ajaran-ajarannya, dan umat melaksanakan tugas perutusan itu dalam terang ajaran moral dan sosial Gereja.

Dua Kata Kunci : Cerdas dan Hati Nurani

Agar umat Katolik menjadi pemilih cerdas dan mendasarkan diri pada nurani, Gereja memberikan panduan agar para pemilih memilih calon legislatif (Caleg)/Presiden (Capres) secara baik sehingga umat dapat menjadi pemilih cerdas dan bebas mempergunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. Cerdas berarti umat Katolik memilih para caleg dan partai yang memiliki rekam jejak baik dan memperjuangkan prinsip-prinsip Kristiani. Sedangkan memilih berdasarkan hati nurani berarti umat Katolik diajak untuk mempergunakan hak pilihnya sebagai tanggungjawab moral yang mendasarkan diri pada pilihan bebas bukan berdasarkan paksaan, baik itu secara ideologis (keterpaksaan politik), ataupun ekonomis (politik uang).

Kebangsaan dan Kerakyatan

Rekam Jejak partai dan caleg yang baik bisa diringkas dengan dua kata kunci, yaitu memiliki wawasan kebangsaan dan semangat kerakyatan. Ciri-ciri rekam jejak calon dan partai yang sesuai dengan prinsip Kristiani ini adalah sebagai berikut:

Kriteria rekam jejak caleg yang baik: menghayati nilai-nilai agama, jujur, peduli terhadap sesama, berpihak pada rakyat kecil, cinta damai, anti kekerasan, menghargai toleransi antara umat beragama, peduli pelestarian lingkungan hidup. Bila memilih caleg perempuan, umat diharapkan memilih caleg perempuan yang berkualitas.

Kriteria rekam jejak partai yang baik: menghayati semangat Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menghargai keragaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki caleg yang kompeten, mampu, dan berwawasan kebangsaan.

Jangan Dipilih

Hirarki juga memberikan panduan bagi umat Katolik agar tidak memilih Caleg dan partai yang memiliki ciri-ciri seperti ini: berwawasan sempit, mementingkan kepentingan kelompok, dikenal tidak jujur, melakukan korupsi, dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kedudukan.

Umat katolik harus waspada terhadap berbagai macam sikap politik sesaat, hipokrisme politik, yang terkesan membela bangsa dan rakyat selama masa kampanye, serta melakukan politik uang. Sebaliknya, umat diminta untuk aktif bekerjasama dengan semua pihak yang memperjuangkan Pemilu yang Jujur Umum dan Adil (Jurdil), Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber), dengan cara bekerjasama dengan orang-orang lain yang memperjuangkan Pemilu yang Luber dan Jurdil.

(Disadur dari situs www.gerejamasadepan.org)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017

Rabu, 11 Juli 2012

Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 10.187.595 jiwa (sumber: Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi, November 2011) yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu tengah menghadapi persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.  Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan dipilih pada hari Rabu, 11 Juli 2012 oleh sekitar 7.044.991 jiaw (sumber: KPU DKI Jakarta) yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mungkin akan masih akan berubah jumlahnya nanti pada 26 Mei 2012 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tersebar pada 15.072 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Segenap warga DKI Jakarta yang sudah memiliki hak pilih penting memastikan namanya terdaftar dalam DPS yang sudah dapat dilihat melalui kantor-kantor Kelurahan dan pos-pos Rukun Warga (RW) sejak 13 April 2012.  Selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data pemilih.  Bagi warga yang namanya belum tertera dalam DPS, warga cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) ke petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat untuk mengisi formulir tambahan sehingga namanya akan dapat dimasukkan ke dalam DPT yang akan ditetapkan pada 26 Mei 2012 (Terjadi penundaan penetapan DPT yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 20 Mei 2012 ditunda menjadi 26 Mei 2012 dikarenakan adanya DPS yang bermasalah, terdapat indikasi pemilih ganda atau fiktif).

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, pemilih akan menentukan pilihan terhadap 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.  Pasangan calon terdiri atas: Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (no. urut 1), Hendardji Soepandji – Ariza Patria (perorangan/independen – no. urut 2), Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (no. urut 3), Hidayat Nur Wahid – Didik J. Rachbini (no. urut 4), Faisal Basri – Biem Benjamin (perorangan/independen – no. urut 5), dan Alex Noerdin – Nono Sampono (no. urut 6).  Selanjutnya pasangan calon akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu masa kampanye pada 24 Juni sampai dengan 7 Juli 2012 dan kemudian pencoblosan pada hari H, yaitu pada tanggal 11 Juli 2012.

Meskipun tanggungjawab untuk melakukan pilihan politik, yaitu dengan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 diserahkan kepada masing-masing individu sesuai dengan hati nuraninya, penting kiranya pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab, kritis, dan cerdas, serta sesuai dengan hati nuraninya.

Kita, umat Katolik di sebagian wilayah Keuskupan Agung Jakarta, yang memiliki hak pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 tentu merasa bertanggungjawab atas kehidupan bersama dan masa depan Ibu Kota Negara ini sehingga kepedulian dan peranserta kita akan sangat dibutuhkan mengingat penataan kota Jakarta belumlah sempurna, masih banyak persoalan di Ibu Kota Negara ini yang harus dipecahkan.

Proses demokratisasi politik sedang berlangsung, namun cara memaknai kekuasaan dan kebebasan berpendapat seringkali masih terbatas hanya demi kepentingan golongan atau kelompok tertentu, bukan demi kepentingan umum (bonum commune).  Kondisi ekonomi sebagian besar warga Jakarta masih jauh dari layak, apalagi jika dampak ekonomi global tidak ditanggapi dan diantisipasi dengan fondasi kebijakan ekonomi dan komitmen pemerintah daerah yang tegas memihak pada kaum miskin, lemah, dan terpinggirkan.  Di sisi lain, semangat Bhineka Tunggal Ika dengan segala keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Ibu Kota Negara terancam oleh ambisi sejumlah pihak yang berusaha memaksakan keseragaman berdasarkan aliran budaya atau keyakinan tertentu.  Terhadap segenap persoalan tersebut, kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta wajib ikut peduli.

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, kita dipanggil untuk menggunakan hak pilih secara aktif, jujur, cerdas, dan kritis sebgai salah satu perwujudan rasa bertanggungjawab atas kondisi kota Jakarta.  Untuk itu kita perlu sungguh-sungguh mencermati, menganalisis, menimbang dengan cerdas dan kritis, serta hati nurani yang diterangi Roh Kudus Sang Pembebas, bukan hanya sekedar berdasarkan ketertarikan jargon dan janji-janji politik, hingga nantinya kita akan memutuskan pilihan kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.  Karena, hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warganegara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara.  Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar dan sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materil.  Hendaknya mereka dengan keutuhan kepribadiannya dan kebijaksanaan menentang ketidakadilan dan penindasan, kekuasaan sewenang-wenang dan sikap tidak bertenggang rasa.  Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang (Gaudium et Spes # 75).

Pilgub yang dilaksanakan secara langsung bukanlah sesuatu yang baru karena telah dilangsungkan juga pada tahun 2007 yang lalu.  Dengan demikian umat Katolik pada dasarnya telah memiliki pengalaman memilih secara langsung.  Banyak pelajaran dapat digali dari pengalaman tersebut, misalnya proses teknis, pilihan calon yang tersedia, penggalangan dukungan, peran serta dan partisipasi umat, dan sebagainya.  Meski demikian, pilgub yang akan berlangsung pada 11 Juli 2012 cukup berbeda bila dibandingkan dengan pilgub pada 2007 yang lalu yang hanya menawarkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan warna politik-ideologis yang relatif mudah dibedakan.  Pada pilgub 2012 ini pemilih harus mempertimbangkan 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan warna politik-ideologis yang hanya berbeda tipis di antara masing-masing pasangan calon.  Pada pilgub 2012 melibatkan pasangan calon, baik dari partai maupun dari jalur perorangan (independen).  Dikhawatirkan partisipasi pemilih akan menurun dibandingkan pada pilgub 2007 karena pemilih menyadari bahwa kepemimpinan hasil pilkada ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

Untuk itu, umat Katolik warga Jakarta penting untuk mempoisiskan dirinya di tengah permasalahan dan kegembiraan yang ada di kota Jakarta bersama warga kota Jakarta lainnya. Umat Katolik warga Jakarta karena imannya, maka pada dirinya mempunyai kewajiban menjadi “terang” dan “garam” bagi warga Jakarta lainnya.  Umat Katolik warga Jakarta harus bersama-sama dengan warga lainnya menggalang secara aktif usaha-usaha memajukan kota Jakarta, sekaligus harus berani memainkan peran kepemimpinan untuk masa depan Jakarta yang baru, yang lebih baik, dan lebih maju.  Karena, para anggota Gereja, sebagaimana warga masyarakat pada umumnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan kesejahteraan umum.  Kaum Kristiani harus memenuhi kewajiban mereka ini dalam kesetiaan dan kompetensi masing-masing.  Mereka harus bertindak sebagai ragi di dunia, dalam keluarga mereka, maupun dalam ranah hidup professional, social, kultural, maupun politik. (Justicio in Mundo # 38)

Umat Katolik warga Jakarta sangat penting untuk secara aktif mendorong sesama umat Katolik dan warga Jakarta lainnya untuk menjadi pemilih yang dewasa untuk memastikan pilgub berlangsung secara berkualitas, jujur, bersih, dan damai.  Dalam lingkup keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar kita, penting bagi umat Katolik warga Jakarta dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan, analisis, dan penilaian terhadap pilihan politik yang menjanjikan calon terpilih yang dapat memimpin Jakarta secara adil, berwawasan kebangsaan, mengabdi pada kepentingan umum/bersama, dan bertanggungjawab.  Karena, bahwa pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat sendiri, maupun di lembaga-lembaga yang mewakili Negara, selalu harus berlangsung dalam batas-batas tata moral, untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, menurut tata perundang-undangan yang telah dan harus ditetapkan secara sah.  Maka pada warga Negara wajib patuh-taat berdasarkan hati nurani mereka.  Dari situ jelas jugalah tanggungjawab, martabat, dan kewibawaan para penguasa. (Gaudium et Spes # 75)

Terhadap wacana golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilih dalam pilgub Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 ini, perlu kita pertimbangkan masak-masak, mengingat bagaimana pun salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan memenangkan pilgub, dengan atau tanpa suara Anda.  Karena semua warga Negara penting menyadari hak dan kewajiban mereka untuk memajukan kesejahteraan umum dengan salah satunya adalah mengikuti pemilihan umum.  Gereja sangat menghargai dan menghormati mereka yang mengabdikan diri mereka kepada kepentingan umum dan yang bersedia mengemban tanggungjawab sebagai abdi masyarakat agar bisa melayani (masyarakatnya) – (Gaudium et Spes # 75).  Kaum awam Katolik harus bertanggungjawab atas pembaharuan tatanan dunia, tidak pasif menunggu perintah dan petunjuk, sudah menjadi tugas merekalah untuk memiliki inisiatif dan meresapkan semangat Kristiani ke dalam mentalitas, adat-istiadat, hokum dan struktur masyarakat di mana pun mereka berada. (Populorum Progressio # 33)

Demikianlah diharapkan kita, awam Katolik warga Jakarta, untuk dapat mendorong umat menjadi semakin 100% Indonesia dan 100% Katolik (ajakan dan semangat Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, 1896-1963) yang dapat mencermati tanda-tanda zaman agar tetap mampu menjaga kebijakan public yang senantiasa lebih memanusiawikan manusia dengan menempatkan kesejahteraan umum sebagai hokum tertinggi.

Jakarta, 25 Mei 2012

Ttd.

Paulus Krissantono

Ketua Komisi Kerasulan Awam

Keuskupan Agung Jakarta

Mengetahui,

Ttd.

Romo Yohanes Subagyo, Pr

Vikaris Jenderal

Keuskupan Agung Jakarta

Apa yang dapat saya katakan usai menonton film kolosal garapan Garin Nugroho tgl 29 Mei 2012? Saya speechless.

Dialog yang bagai mutiara bermunculan satu per satu, mengharukan, sekaligus sarat makna.  Pesannya beragam, mulai dari kebangsaan, keimanan, kemanusiaan, multikulturalisme, dan feminisme.  Begitu soft, namun menghanyutkan. Mengalir sekali, sampai-sampai kalau tidak dihayati, film ini tidak akan benar-benar bermakna.

Menonton film ini bagai proses napak tilas melihat perjalanan bangsa tahun 1940-1949. Mungkin beberapa dari Anda yang belum menonton menunggu-nunggu bagaimana kekejaman Belanda dan Jepang dalam film ini terlukiskan. Tentunya tidak, karena kekejaman yang dialami rakyat Indonesia di masa lalu karena penjajahan tentunya tidak akan dapat terlukiskan dengan begitu hebatnya di masa sekarang. Kita hanya dapat membayangkannya lewat tulisan perihal sejarah.  Film ini berbicara dalam suara yang lain, dalam sudut pandang yang lain. Bukan hendak menampilkan kebencian atau kekerasan atau perang pada saat itu.

Indonesia pada saat itu, belum merdeka. Merdeka dalam arti sesungguhnya. Mungkin saat sekarang ini pun masih ada yang mengatakan belum sepenuhnya merdeka. “Apa artinya terlahir sebagai bangsa yang merdeka, jika gagal untuk mendidik diri sendiri?”  Begitu kata Soegija dalam buku hariannya. Perannya dalam masa-masa sulit ketika menjadi Uskup sungguh luar biasa.  Dia hadir sangat penting ketika bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa.

Kehadiran tersebut bukan kehadiran dalam fisik. Melainkan kehadirannya dalam berdiplomasi serta keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa pra dan pascakemerdekaan. Ia berdiri tegar, ikut berusaha bersama bangsa ini di saat kelahirannya.

“Jika rakyat kenyang, biar para imam yang terakhir kenyang. Bila rakyat kelaparan, biar para imam yang pertama kelaparan.”  Soegija memang pantas diberi gelar pahlawan. Bukan hanya karena dia seorang rohaniawan, tetapi juga karena teladan dan pesan kemanusiaan yang dibawanya. Kritik sosial lewat dialog-dialog menggigit cocok ditujukan untuk pemimpin bangsa ini. Film ini merupakan karya anak bangsa untuk bangsa.  Jauh dari isu-isu kristenisasi atau semacamnya. Percayalah, kalau pun tidak tontonlah.

Garin di sambutannya begitu memukau dengan kalimat-kalimatnya yang mencerahkan. Katanya, kurang lebih, buatlah film tentang agamamu, bebaslah berekspresi, dan berkreativitas. Ketika kebebasan berekspresi dan berkreativitas masih dikurung artinya memang kita belum benar-benar merdeka. Agama seharusnya menjadi jalan untuk melihat banyak hal dari sudut pandang beragam dan luas, bukan sebaliknya.

Saya tercengang dengan dialog yang bercampur-campur, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Hal itu sangat khas dan patutlah diacungi jempol bagi penulis naskah yang dengan berani dan hebat dapat menampilkan multikulturalisme lewat bahasa. Pemakaian bahasa ini terasa pas dan menggambarkan bangsa kita saat itu.

Artistik dan sinematografi yang khas Garin pun sangat terasa. Pada beberapa adegan kalian akan dibuat berdecak kagum dengan latar luar biasa: senja dengan para prajurit membawa tombak menaiki bukit hendak bergerilya.

Musiknya? Hmmm…
Jangan ditanya, siapa yang menyangsikan Djaduk coba? Musiknya menjadi teman yang begitu asyik. Pastinya ingin dimiliki oleh kita usai menonton. Salah satunya lagu Tanjung Perak yang dibuat versi Belandanya di film itu. Saya jadi bertanya-tanya, mana duluan Belanda dalam film atau lagu Tenjung Perak?

Di samping bercerita tentang peran Soegija membantu rakyat yang kelaparan dan terluka akibat perang, terselip kisah cinta antara ibu (yang diperankan Olga Lydia) dan anaknya Ling-Ling (Andrea Reva). Mereka keturunan Tionghoa yang membantu menyediakan makanan bagi Soegija. Pertanyaan mengiris terlontar dari sang anak yang menanyakan perihal dirinya kepada Sorgija, “apa karena kami Tionghoa?”  Dengan bijak Soegija menjawab, “kita tidak pernah tahu dan minta terlahir sebagai orang apa, Jawakah, Tionghoakah, dst…”  Berakhir bahagia, Ling-Ling yang terpisah dari ibunya bertemu kembali di Gereja ketika Ling-Ling sedang berdoa diiringi musik dansa kesukaannya dengan ibunya.

Seorang tentara Jepang Nobuzuki, (Suzuki), yang hendak menduduki Gereja Randusari, dilawan dengan kata-kata oleh Soegija, “Ini adalah tempat suci, saya tidak akan memberi izin. Penggal dulu kepala saya, baru tuan boleh memakainya.”  Mereka pun pergi.

Dari sisi Nobuzuki kita tidak melihat kekejaman di perbuatannya. Melainkan perasaan iba karena perintah mengharuskan dirinya berperang. Terlukiskan di perannya, betapa dia sangat mencintai keluarganya, betapa rindunya dia pada anak-anaknya. Saya ingat kata teman saya, usai kemerdekaan Indonesia, Belanda dan Jepang seperti hendak menyimpan rapat-rapat bahwa mereka pernah menjajah.  Orang-orang yang kembali ke sana usai perang seolah tak diakui. Mereka pun punya rasa bersalah dan malu karena perbuatan mereka.

Pada bagian ini saya memang merasakan agak kurang greget, tapi pesannya tetap sampai yaitu, kisah tentang Mariyem (Annisa Hertami) yang terpisah dengan Maryono (Abe). Maryono meninggalkan Mariyem untuk ikut serta berperang. Dengan pesan tunggu aku dan aku akan melihat kamu jadi perawat berakhir dengan tragis. Mariyem menemukan Maryono meninggal. Di tengah proses menunggu Mariyem menjadi perawat, mencatat orang hilang, merawat yang sakit.  Hendrick (Wouter Braaf), seorang fotografer asal Belanda, berkali-kali ditolak Mariyem.  Berkali-kali dengan alasan bangsamu itu yang membuat kami seperti ini.

Jika Soegija melindungi Gereja dengan kata-kata seperti di atas, Mariyem melindungi rumah sakit dengan kalimat berbeda.  Ketika rumah sakit diserang oleh pimpinan tentara Belanda, Robert (Wouter Zweers), Mariyem membela, “Saya Maria, ibu dari orang-orang yang sakit di sini. Saya yang bertanggung jawab atas tempat ini. Di sini tidak ada lawan, tidak ada sekutu, di sini hanya ada kawan.”  Bisa dibayangkan, setiap orang di sana mengambil bagian dengan cara berbeda-berbeda.  Perempuan pun pada masa itu, tidak melulu di kamar.  Akan tetapi, ikut serta dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan.  Robert yang mengklaim dirinya hanyalah “mesin perang” menemukan kerinduan ketika melihat bayi yang ayahnya telah dia bunuh. Baik Robert atau Nobuzuki berakhir di tangan para pejuang kemerdekaan kita.
Jika dianalisis dengan pendekatan postkolonial tentu akan menghasilkan kekompleksan psikologi antartokoh di dalamnya.

Peran tokoh sampingan dalam film ini pun kuat. Kita melihat Butet yang berperan sebagai koster, pembantu Soegija, dengan dialog khas pembantu yang cukup membuat penonton tertawa geli. Namun, tetap terasa menggigit karena kritik sosial perihal kepemimpinan hendak ditonjolkan di sana.  Lain lagi dengan seorang pejuang kecil yang membuat penonton geli. Berulang kali dia diajarkan membaca yang dia tahu hanyalah mengeja tulisan m-e-r-d-e-k-a.  Dialognya yang menyentil dalam salah satu adegan ketika dia berkata kepada kawannya, yang mengajarinya membaca, “Orang pinter malah ngambil uang rakyat.”

Apalagi yang dapat saya katakan, tontonlah dan rasakanlah. Agama dan bangsa keduanya ternyata dapat berjalan beriringan.  Berjalan beriringan demi kemanusiaan (demi humanisme) dengan memperjuangkan nilai-nilai universal yaitu cinta kasih. Bukan berusaha mencampur aduk keduanya.

Menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Indonesia.  Begitu pun yang lain, jadilah 100% Islam, 100% Indonesia, atau 100% Budha, 100% Indonesia, atau 100% Hindu, 100% Indonesia, atau 100% Kristen, 100% Indonesia, atau 100% Konghuchu, 100% Indonesia, dsb..

(faith, hope, love, (dan yang terbesar adalah kasih))

(Ditulis oleh Agatha Gisela Jenni Anggita, dari blognya atasenita.blogspot.com)

Film garapan sutradara Garin Nugroho itu menampilkan nilai-nilai kemanusiaan universal melalui kisah-kisah di tengah revolusi.

Garin mencoba melukiskan situasi dalam setiap pernyataan yang disampaikan Soegija dalam gambar-gambar khasnya, membuat “Soegija” tidak hanya menuturkan sejarah secara verbal tapi juga menyuguhkannya sebagai ilustrasi kehidupan.

“Karena misal Soegija mengatakan soal penderitaan, kalau tidak digambarkan situasi zamannya seperti apa, itu tidak mungkin. Nanti hanya dialog saja seperti film umumnya,” kata Garin usai penayangan film beranggaran Rp12 miliar itu di Jakarta, Kamis (24/5).

Sutradara kelahiran Yogyakarta itu mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti buku sejarah, buki harian serdadu Belanda dan Jepang, kisah-kisah revolusi dan sahabat-sahabat Mgr. Soegijapranata untuk menghidupkan sisi-sisi kemanusiaan sang uskup.

“Kami mencari cerita-cerita ketika dialog itu dimunculkan. Sumber macam-macam kami kumpulkan untuk ilustrasi situasi pada saat Soegija bicara. Itu yang sangat sulit karena kalau tidak nanti isinya hanya pidato dia saja,” tambahnya.

Maka jadilah film sejarah yang sangat “Garin”, dengan gambar-gambar bercerita yang disempurnakan dengan muatan dialog dari narasi sarat makna yang dibuat Armantono dan Garin Nugroho.

Sang sutradara tampaknya secara cermat memilih penampilan adegan dengan gambar yang bercerita atau narasi sehingga adegan-adegan dengan format berbeda terasa pas, dan bertambah enak dinikmati dengan tata musik Djaduk Ferianto dan akting para pemain yang natural.

Garin, yang sebagian karya filmnya mendapat penghargaan internasional, menampilkan pemain dengan beragam latar belakang budaya untuk mewujudkan gambaran situasi dan pelaku sejarah yang terkait dalam filmnya.

Pemeran film itu berasal dari beberapa etnis di dalam negeri dan beberapa pemain dari luar negeri. Secara keseluruhan, penggarapan film itu melibatkan 2.775 pemain dari Jawa, Cina, Belanda, dan Jepang.

Perenungan

Film “Soegija” mengisahkan kerja kepemimpinan dengan “silent diplomacy” serta prinsip kebangsaan dan kemanusiaan Soegija pada era 1940-1950.

Garin mengangkat sisi-sisi kemanusiaan dari delapan tokoh utama dalam film yang berlatar masa penjajahan Belanda, lalu perebutan kekuasaan oleh Jepang serta masa krisis menjelang dan setelah kemerdekaan.

Meski berlatar zaman perang namun film “Soegija” sama sekali tidak menampilkan adegan-adegan berdarah maupun kekerasan. Tidak ada sosok penjahat juga di sini.

Sang sutradara memilih suasana di pengungsian dan menyusup ke dalam diri tokoh-tokoh utamanya, mengajak penonton merenung dengan menampilkan sisi kemanusiaan mereka dengan gambar yang indah, dialog yang kuat dan iringan musik dramatis.

Dalam film sepanjang 115 menit ini, perang adalah kisah terpecahnya keluarga besar manusia.

Ketika Jepang datang ke Indonesia (1942), Mariyem (Annisa Hertami) terpisah dari Maryono (Abe), kakaknya dan Ling Ling (Andrea Reva) terpisah sang ibu (Olga Lydia).

Keterpisahan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang terjajah, tetapi juga mereka yang menjajah.

Serdadu Jepang, Nobuzuki (Suzuki), tidak pernah tega terhadap anak-anak karena ia juga punya anak yang selalu ia rindukan di Jepang.

Robert (Wouter Zweers), seorang serdadu Belanda yang merasa menjadi mesin perang hebat, hatinya tersentuh oleh bayi yang ia temukan di medan perang yang membuat dia merindukan ibunya, bukan negaranya.

Sementara bagi Hendrick (Wouter Braaf), perang membuat dia tak bisa memiliki cinta yang dia temukan.

Soegija (Nirwan Dewanto) ingin menyatukan kembali kisah-kisah cinta keluarga besar kemanusiaan yang sudah terkoyak oleh kekerasan perang dan kematian.

Bagi dia, kemanusiaan itu satu meski berbeda berbeda bangsa, agama, asal-usul, dan ragamnya.

Soegija berusaha mewujudkan keinginannya melalui surat menyurat dan pertemuan dengan para pemimpin Indonesia seperti Syahrir, dan Soekarno.

Dia juga mendukung pengorganisasian gerakan pemuda dan pelayanan sosial. Ia menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan melalui kunjungan warga, khotbah dan tulisan-tulisan. “Apa artinya menjadi bangsa merdeka jika kita gagal mendidik diri kita sendiri,” katanya.

Menurut Garin, nilai-nilai kemanusiaan yang diyakini oleh Soegijapranata sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini meski dalam perspektif yang berbeda. Yakni bahwa seperti Soegija, para pemimpin seharusnya mampu mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan untuk meredam gejolak kekerasan, untuk mendamaikan.

“Film ini merupakan sebuah catatan tepat untuk hari ini. Ini perayaan kegembiraan beragam dan berbangsa. Sudah saatnya tidak ada ketakutan,” demikian Garin Nugroho. (Editor: Maryati)

Sumber: situs antaranews.com

Pagi itu Soegija hanya duduk termenung di ruang makan. Romo Soegijapranata panggilannya saat ini. Ia sudah menjadi Pastor Paroki Bintaran selama beberapa tahun ini. Sebuah paroki yang memang dikhususkan untuk orang-orang Jawa, yang sengaja dipisahkan dari Gereja Kidul Loji yang jaraknya tidak terlalu jauh tapi memang dikhususkan untuk umat Belanda yang ada di Yogyakarta.

Nasi Saoto yang hangat dan mengepulkan asap tidak juga membangkitkan selera makan Soegija. Tatapannya hanya tertuju pada telegram yang ada di hadapannya (1 Agustus 1940), tidak ada yang tahu apa isinya. Kehadiran Pak Harjo yang membawa minuman membuat Soegija terhenyak dari diamnya.

“Jo, Apa kamu pernah melihat Seorang Uskup makan Saoto?”

Harjo, Koster Paroki Bintaran terkejut mendengar pertanyaan Romo Soegija. Ia bingung, rada tersinggung juga. Apa maksudnya pertanyaaan Romo Soegija ini. Apa ia tidak suka dengan masakan istrinya? apa ia pengin jadi uskup? Tidak jelas. Seperti orang Jawa kebanyakan, Harjo cuma menjawab “Inggih” lalu pergi. Tetapi di dapur ia bersama istrinya ngrasani Soegija, katanya “Romo Soegija rada owah, lagi gerah pa ya?” tapi tidak berapa lama Harjo menyadari arti pertanyaan Romo Soegija itu ketika Radio Mavro menyiarkan berita bahwa seorang imam pribumi telah diangkat menjadi Uskup untuk Vikariat Semarang. Imam itu adalah Rm Soegijapranata, SJ. Harjo merasa tidak enak hatinya, mengapa Romo Soegija tidak terus-terang saja bilang bahwa ia diangkat jadi Uskup malah tanya yang enggak-enggak,”Apakah pernah melihat uskup makan Saoto?”.

Memang tidak pernah dibayangkan di zaman itu seorang Uskup makan Saoto yang orang zaman ini mengenalnya sebagai Soto. Semua Uskup zaman itu makannya Roti, karena semua Uskup waktu itu adalah orang Belanda. Maka pertanyaan pada Pak Harjo itu bisa diterjemahkan, “Apakah kamu pernah melihat seorang Uskup yang adalah orang Jawa?” Pertanyaan ini mengisyaratkan pembedaan Belanda Jawa yang masih sangat kuat saat itu, relasi antara Penjajah dan Jajahan. Menjadi Uskup di zaman seperti ini, membuatnya gelisah. “Tak terbayangkan ada seorang Katolik Belanda yang mau mencium cincin Uskup yang ada di tangan seorang Jawa.” Ia berada di posisi penting untuk umat Katolik Jawa tetapi akan demikian jugakah untuk umat Katolik Belanda yang waktu itu masih banyak di tanah Jawa ini.”

Hati kecil Soegija bertanya, “Mengapa aku? Mengapa bukan pastor-pastor Belanda itu yang diangkat jadi Uskup?” Tetapi Soegija juga tahu jawabannya seandainya pertanyaan itu ia ajukan kepada otoritas di atasnya. Konon, tahun 1940 sudah menjadi tahun kegelisahan bagi warga dunia akan pecahnya Perang Dunia II. Situasi Perang Dunia II ini membuat gelisah Gereja di Eropa akan terpisahnya Gereja Pribumi dari Gereja Eropa yang sudah ditumbuhkembangkan melalui jalan kolonialisme ini. Konkritnya, jika Belanda yang selama ini menjajah Indonesia kalah perang dan harus meninggalkan Indonesia, lalu siapa yang akan memelihara Gereja Katolik di Indonesia ini? Tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Untuk itulah Soegija sebagai Uskup pribumi pertama di Indonesia ini diangkat menjadi Gembala untuk umatnya sendiri di Indonesia.

Tapi siapakah yang mau menjadi Uskup? Mungkin sampai di zaman ini pun tidak ada orang yang mau jadi Uskup. Orang biasa mungkin melihatnya ini sebagai puncak karier, tetapi bagi orang yang terpilih sebagai Uskup, ini adalah salib. Lebih-lebih Soegija pada zaman itu. Ia terpilih sebagai Uskup untuk masa yang paling krusial untuk bangsa Indonesia ini. Ia terpilih menjadi Uskup di masa perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Ia menjadi Uskup di saat Indonesia ini lahir sebagai bangsa. Ia ikut membidani kelahiran bangsa ini. Mungkin ia merasakan seperti seorang suami yang sedang menunggui istrinya melahirkan, ada harapan tetapi lebih banyak cemasnya. Tetapi bukan Soegija jika ia tidak bisa berkelakar di tengah situasi ketegangan ini. Jiwa humornya sering muncul secara cerdas dalam situasi-situasi yang menegangkan.

Ketika ia memakai pakaian Uskup lengkap dengan kalung salib emas dan cincin uskup dan segala aksesoris yang dimiliki seorang uskup, ia berkata: ”Sekarang di badanku ada cincin dan kalung salib dari emas. Tubuhku bernilai 1500 gulden sekarang, bisa untuk digadaikan.”

Dan kali lain ketika ia memakai jubah kebesaran uskup yang penuh dengan warna merah, kembali berujar:”Sekarang aku sungguh-sungguh merah.” Merah adalah simbol khusus untuk komunisme. Dan komunisme adalah paham yang selalu ditolak oleh Soegija. Ia banyak belajar tentang komunisme ketika ia belajar filsafat di Belanda, maka ia tahu bahayanya. Tahun 1926, ketika ia pulang ke Muntilan sebagai Frater yang menjalani Tahun Orientasi Kerasulan, ia banyak menulis tentang komunisme dan bahayanya di Majalah Swara Tama. Komunisme ini juga pernah menjadi polemik di akhir hidupnya ketika ia sedikit berseteru dengan Mgr. Djajaseputra, SJ terkait meletakkan orang Katolik di Dewan Nasional bentukan Soekarno yang waktu itu disoroti dan dianggap sedang dekat-dekatnya dengan Partai Komunisme Indonesia.

06 November 1940 resminya Soegija ditahbiskan sebagai Uskup. Namanya sekarang Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ lengkapnya. Ia menjadi Uskup di masa yang sulit. Dan saat sulit itu pun tiba ketika Jepang datang tahun 1942. Kedatangan Jepang ini menjadi seperti isyarat runtuhnya peradaban Belanda yang sudah dibangun sejak 3 abad Belanda menjajah Indonesia. Semua yang berbau Belanda dilarang lagi oleh Jepang. Sekolah-sekolah Katolik ditutup atau disita. Penggunaan Bahasa Belanda dilarang. Banyak aset Gereja yang disita Belanda. Para misionaris Belanda dan Suster-suster Belanda ditahan dan masuk interniran. Soegija menjadi “The Lone Ranger”, ia harus berjuang sendiri hanya ditemani Romo-Romo Diosesan dan Romo-Romo Jesuit Jawa yang belum banyak waktu itu untuk tetap menemani umat Katolik di Indonesia ini. Beberapa kali ia harus berhadapan langsung dengan tentara Jepang sendiri.

Ketika Gereja Randusari didatangi Jepang, ia harus berhadapan sendiri dengan pimpinan tentara Jepang. Gereja Randusari akan disita untuk markas tentara Jepang. Dengan tegas Soegija membentak tentara Jepang itu,” Ini tempat suci. Saya tidak akan memberi ijin. Penggal dulu kepala saya, dan Tuan baru boleh menguasai tempat ini. Ketika Pimpinan tentara Jepang itu masih ingin berargumen, dengan keras juga mengatakan,”Gedung Bioskop itu masih cukup luas, dan tempatnya juga strategis.” Mungkin ia takut, mungkin juga ia kehabisan kata-kata, mungkin juga ia realistis, atau memang ia seoran humoris sejati. Yang mau disita Gereja, ia menunjuk Gedung Bioskop lebih pantas untuk disita. Sikap akal-akalannya selalu saja ada. Mungkin inilah gayanya sebagai politikus. Ketika Gereja Atmodirono akan disita juga, ia perintahkan semua kamar-kamar kosong diberi nama Romo-Romo supaya jika ada pemeriksaan Jepang, mereka melihat bahwa kamar sudah penuh. Ketika Jepang mulai hormat pada Soegija sebagai Uskup, Soegija sering diundang dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Ia tidak pernah datang, tetapi selalu mengirim karangan bunga. Semua menyangka bahwa ia datang dalam acara-acara itu, tetapi sebenarnya ia tidak pernah datang. Soegija tinggal di Gedangan. Dan menerapkan peraturan untuk pemerintah Jepang, bahwa jika ada yang ingin menghadap dia, senjata diletakkan di luar. Agama adalah zona damai, tidak boleh ada kekerasan di wilayah Agama. Dia juga mengatakan bahwa Agama adalah supra nations. Ia mengatakan pada pimpinan Jepang, pimpinannya Gereja Katolik adalah Paus, dan Paus adalah sahabat kaisar Jepang, itulah cara dia bernegosiasi untuk membebaskan para biarawan-biarawati Belanda yang ditawan oleh tentara Jepang.

Sejak awal Soegija menyadari bahwa agama dan negara memang dua hal yang berbeda, tetapi sekaligus terkait. Soegija tidak pernah bercita-cita mendirikan negara agama. Selain negara dan agama itu dua hal yang berbeda, tetapi tentu saja ia ingin menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Namun ia juga menyadari bahwa agama dan negara itu saling terkait. Negara bertujuan mengatur kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan menyejahterakan rakyatnya, sedangkan agama menjadi tuntunan hidup dan juga menyejahterakan kerohanian rakyat. Jika sebuah bangsa seimbang dalam kehidupan politik dan agamanya, rakyatnya akan seimbang pula menjadi manusia yang utuh dalam bersosial dan beriman. Dan Negara ikut menjamin ketentraman keberagaman ini yang ada di Indonesia ini. Dan hebatnya Soegija adalah Ia sendiri sebagai pemimpin agama, berani keluar dari sekat kekatolikannya dan memberi contoh kepada umat yang dipimpinnya untuk untuk sungguh-sungguh all out berjuang untuk bangsa ini ketika bangsa ini membutuhkan kesatuan hati rakyatnya untuk tujuan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Nama-nama besar seperti Adi Sutjipto, Slamet Riyadi, Yos Sudarso itulah buah semangat Soegija yang berjuang all out untuk bangsa ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Kekatolikan waktu itu masih dianggap sebagai agama kolonial. Memang sejarah kekristenan di Indonesia ini terkait dengan penjajahan bangsa Belanda. Agama katolik dianggap sebagai agamanya penjajah. Kesetiaan Umat Katolik Indonesia pada bangsa ini waktu itu masih dipertanyakan, apakah mereka akan membela bangsa ini atau mereka tetap menjadi antek-anteknya penjajah Belanda. Soegija memang ingin menghapus gambaran agama Kolonial ini, tetapi tentu saja tidak semata-mata untuk itu. Perjuangan Soegija tidak semata-mata supaya orang Katolik di Indonesia ini mendapat existensinya di Indonesia ini, tetapi lebih-lebih supaya orang katolik di Indonesia ini sungguh-sungguh memiliki darah Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Orang katolik di Indonesia ini sungguh-sungguh Orang Katolik Indonesia, bukan orang Katolik ke belanda-belandaan. Perjuangan orang Katolik di Indonesia adalah perjuangan orang-orang yang beriman Katolik tetapi sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh Indonesia, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Visi kemanusiaan itulah yang akhirnya menjadi landasan Soegija untuk berjuang. Bahwa Penjajahan itu adalah suatu bentuk ketidak adilan, bahwa setiap bangsa berhak merdeka, bahwa kesejahteraan dan rasa aman rakyat itulah yang mendorong Soegija untuk berjuang dan akhirnya ia sendiri berdiri mengawal bangsa ini di saat kelahirannya sebagai bangsa yang merdeka.

Sejak kecil Soegija merasakan situasi ketidak adilan penjajahan itu. Perjuangannya sebagai anak kecil ia tunjukkan dengan sering berkelahi melawan sinyo-sinyo belanda. Sebagai manusia ia merasa diperlakukan tidak adil, dibedakan perlakuan tehadap sinyo-sinyo itu. Ia tantang sinyo-sinyo itu berkelahi atau main bola untuk menunjukkan bahwa derajat kita di hadapan Tuhan sama walau kulit kita berbeda.

Pendidikan Van Lith tentu saja ikut mempengaruhinya. Van Lith, seorang Belanda yang peduli pada pendidikan kaum pribumi. Bagi Van Lith menjadi katolik bukan hanya sampai dibaptis saja, tetapi lebih-lebih menjadi pribadi yang merdeka dan bermartabat. Ia mendidik anak-anak pribumi ini dengan kesetaraan, ia mengajari supaya orang-orang pribumi ini berani berdebat dengan orang Belanda dan mengalahkannya. Orang-orang Pribumi harus mendapatkan martabatnya. Dan salah satu didikan Van Lith yang berhasil adalah Soegija.

Ketika perang lima hari di Semarang, Soegija mengecam orang-orang yang meninggalkan kota Semarang. Mereka ini dikatakan pengkhianat karena membiarkan tanah airnya menjadi jarahan bangsa lain. Soegija tetap berada di Semarang. Dan ketika sekutu datang, ia membuat perundingan dengan pimpinan tentara Jepang dan Sekutu untuk menghentikan perang ini. Semarang yang terancam bumi hangus dan sudah banyak korban berjatuhan ini diselamatkan oleh perundingan itu. Alasan yang diajukan oleh Soegija adalah alasan kemanusiaan, sudah banyak korban dari rakyat yang mati dan yang masih hiduppun sekarang harus kelaparan, anak-anak kecil tidak punya susu lagi, karena sudah tidak ada makanan dan minuman lagi. Setelah perang lima hari bearkhir, chaos pun terjadi di Semarang, penjarahan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Soegija terlibat dengan Tim Penolong Rakyat, relasinya dengan Perdana Mentri Syahrir ia pakai untuk mengirim bahan makanan ke Semarang dan membuat pemerintahan sementara di Semarang untuk mengatur kehidupan masyarakat di Semarang yang sedang chaos itu. Dan itu awalnya Pemkot Semarang yang pertama.

Ketika Situasi semarang sudah aman, dan ketika Pemerintahan di Jakarta pindah ke Yogyakarta, solidaritas Soegija pada bangsa ini pun juga terbangkitkan. Ia pindahkan juga keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta. Soekarno Hatta ada di Gedung Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX ada di Kraton, dan Mgr Soegijapranata ada di Bintaran. Soegija menemani para pemimpin besar itu.

Ketika Clash Belanda I, Soegija sedang retret di Gereja Purbayan di Solo. Ia dijemput oleh kementrian penerangan untuk berpidato untuk gencatan senjata. Dan dengan keras Soegija mengritik umat Katolik Belanda yang perannya cukup besar melalui Partai Katolik Belanda atas agresi militer Belanda ini. Soegija menyatakan sikap bahwa umat katolik Indonesia berada di pihak Indonesia.

Ketika Clash Belanda II, jogja sudah diblokade oleh Belanda, Soekarno-Hatta ditahan. Soegija bertahan di Yogyakarta. Melalui kurirnya Ia menyarankan supaya Sultan HB IX tetap tinggal di Yogyakarta bersama rakyat, karena rakyat membutuhkan Sultan. Ia juga merawat keluarga Bung Karno di belakang Gereja Bintaran. Ia menulis berita-berita ke luar negeri dan dengan silent diplomacy-nya ia membuka mata dunia akan ketidakadilan perang Belanda melawan Indonesia.

Soegija berdiri mengawal bangsa ini. Tetapi ia tetap manusia biasa. Saat ia di Semarang melawan kekuasaan Jepang. Ia pernah mengalami saat-saat Getsemani. Ia berdoa tengah malam dan tanpa ia sadari hari sudah menjelang pagi. Jarik Udan Riris dari ibunya selalu menemaninya. Munajat yang menjadi teman sekaligus kurirnya menyelimutkan jarik itu pada Soegija. Ia selalu membutuhkan sentuhan ibunya melalui jarik kenangan dari ibunya itu untuk menguatkannya. Ibunya sekarang adalah Ibu pertiwi. Dan Ibu pertiwi seharusnya memberikan kedamaian bagi rakyatnya. (F.X. Murti Hadi Wijayanto, SJ, Semarang, 30 Juli 2011)

Kontribusi: rin (xxxx@suzuki.xxxx)

DEWAN KEPAUSAN UNTUK DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA

UCAPAN SELAMAT DI AKHIR BULAN RAMADHAN

‘IDUL FITRI 1432 H’

Umat Kristiani dan Umat Muslim:  Bekerjasama Untuk Dimensi Rohani Manusia

Kota Vatikan

Sahabat-sahabat Muslim yang terkasih,

1.    Akhir bulan puasa Ramadhan adalah merupakan sebuah kesempatan yang menggembirakan bagi Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama untuk mengirimkan ucapan Selamat yang paling tulus kepada Anda dengan harapan, agar segala upaya yang telah dilakukan dengan senang hati selama bulan ini akan menghasilkan buah-buah rohani yang diidam-idamkan.

2.    Untuk tahun ini, kami berpikir untuk memberikan prioritas kepada topik dimensi rohani dari pribadi manusia. Topik ini berkaitan dengan sebuah kenyataan yang dianggap amat penting oleh umat Kristiani dan umat Muslim, yang sama-sama menghadapi tantangan materialisme dan sekularisasi. Hubungan setiap manusia dengan Yang Ilahi sesungguhnya bukan hanya merupakan sebuah momen di dalam sejarah, melainkan sebuah bagian dari kodrat manusia itu sendiri. Kita tidak percaya kepada nasib; tetapi kita yakin – lebih dari itu adalah merupakan pengalaman kita sendiri – bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita di jalan hidup ini!

3.    Umat Kristiani dan umat Muslim, sekalipun berbeda, toh besama-sama mengakui harkat dan martabat manusia yang diberkahi dengan hak-hak serta kewajiban. Keduanya sepakat bahwa akal budi dan kebebasan adalah sungguh-sungguh merupakan anugerah yang harus mendorong umat beriman untuk mengakui nilai-nilai ini yang diberikan karena berbasis di atas kodrat manusia yang sama.

4.    Oleh sebab itu, penyebaran nilai-nilai kemanusiaan dan moral tersebut kepada generasi muda merupakan sebuah perhatian kita bersama. Adalah kewajiban kita untuk membantu mereka agar mereka menyadari bahwa ada kebaikan dan kejahatan, bahwa hati nurani adalah instansi tempat sakral yang harus dihormati, dan bahwa pengembangan aspek rohani membuat kita semakin bertanggungjawab, semakin mendukung dan semakin terbuka untuk kebaikan bersama.

5.    Umat Kristiani dan umat Muslim terlalu sering menjadi saksi kejahatan terhadap yang sakral, terhadap kecurigaan, di mana mereka yang menyebut dirinya orang beriman justru yang menjadi sasarannya. Kita tidak bisa tidak harus mengakhiri segala bentuk fanatisme dan intimidasi, prasangka-prasangka dan polemik- polemik, demikian pula diskriminasi yang kadang-kadang menjadikan umat beriman sebagai sasaran, baik di dalam kehidupan sosial dan politik, maupun di dalam media massa.

6.    Secara rohani kami merasa dekat dengan Anda, sahabat-sahabat sekalian, dan seraya memohon kepada Tuhan agar Ia melimpahkan kekuatan rohani yang diperbaharui kepada Anda sekalian; kami mengirimkan kepada Anda ucapan Selamat untuk perdamaian dan kebahagiaan.

Jean-Louis Cardinal Tauran

President

Archbishop

(Sumber: Milis Berita Katolik)

Ignatius Slamet Riyadi lahir di Surakarta, 26 Juli 1927.  Setelah tamat dari Sekolah Pelayaran Tinggi, ia sempat menjadi navigator kapak kayu.

Pada 1942, saat Jepang menduduki Indonesia, Slamet Riyadi meninggalkan pekerjaannya untuk mengobarkan perlawanan.  Setelah diangkat sebagai Komandan Resimen I Divisi X, ia bertugas merebut kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang.  Ketika terjadi Agresi Militer Belanda, taktik gerilya yang diterapkannya membuat Belanda kewalahan.

Perjuangan Slamet Riyadi terus berlanjut.  Pada 07-10 Agustus 1949 ia memprakarsai “Serangan Umum Kota Solo”.  Ia pun pernah menumpas pemberontakan PKI Madiun, APRA Westerling di Jawa Barat, pemberontakan Andi Aziz di Makasar, dan RMS Maluku/

Slamet Riyadi gugur di gerbang Victoria Ambon pada 04 November 1950.  Atas jasanya, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI Anumerta dan gelar pahlawan nasional pada 06 November 2007.  Ia pun dikenal sebagai pencetus pasukan khusus TNI yang kelak disebut Kopassus. (WSP)

Agustinus Adisutjipto, Marsekal Muda Anumerta, adalah anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Roewidodarmo dan Latifatun.  Ia lahir di Salatiga, 03 Juli 1916. Impiannya menjadi penerbang sempat terpendam ketika ayahnya menginginkannya menjadi dokter dan memasukkannya ke Geneeskundige Hooge School (GHS), Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta (1939).

Saat bersekolah di GHS, diam-diam ia mendaftarkan diri ke Militaire Luchtvaart Opleidings School (MLOS), Sekolah Pendidikan Penerbang Militer Hindia Belanda di Kalijati.  Ia pun diterima sebagai kadet dan diwisuda pada tahun 1941.

Ketika Agresi Militer Belanda I, Adisutjipto dan Abdulrahman Saleh diutus ke India untuk mengambil obat-obatan dari Palang Merah Internasional.  Pada 29 Juli 1947, saat pesawat Dakota VT-CLA yang mereka tumpangi hendak mendarat, muncul 2 pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda yang memberondong Dakota hingga jatuh di Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Semula Adisutjipto dimakamkan di pemakaman Katolik Kuncen Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Monumen Perjuangan di Ngoto pada 14 Juli 2000.  Untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan nasional, sejak 17 Agustus 1952, Lanud Maguwo diganti namanya menajdi Lanud Adisutjipto (kini bandara internasional). (WSP)

Sumber:  Majalah Utusan No. 08, Tahun ke-61, Agustus 2011